KODE ETIK JURNALISTIK

 

KODE ETIK JURNALISTIK

Oleh: Winaria Lubis, M.Pd.

 

A.   Hakikat Kode Etik Jurnalistik

1.    Pengertian

Ditinjau dari segi bahasa, kode etik berasal dari dua bahasa, yaitu “kode” berasal dari bahasa Inggris “code” yang berarti sandi, pengertian dasarnya adalah ketentuan atau petunjuk yang sistematis. Sedangkan “etika” berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti watak atau moral. Dari pengertian itu, kemudian dewasa ini kode etik secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan atau kumpulan etika.

Di Indonesia terdapat banyak Kode Etik Jurnalistik. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan di Indonesia, untuk itu kode etik juga berbagai macam, antara lain Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI), Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen (KEJ-AJI), Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia, dan lainnya.

 

2.    Sejarah Kode Etik Jurnalistik

Sejarah perkembangan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pers di Indonesia. Jika diurutkan, maka sejarah pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia terbagi dalam lima periode. Berikut kelima periode tersebut.

a.    Periode Tanpa Kode Etik Jurnalistik

Periode ini terjadi ketika Indonesia baru lahir sebagai bangsa yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Meski baru merdeka, di Indonesia telah lahir beberapa penerbitan pers baru. Berhubung masih baru, pers pada saat itu masih bergulat dengan persoalan bagaimana dapat menerbitkan atau memberikan informasi kepada masyarakat pada era kemerdekaan, maka belum terpikir soal pembuatan Kode Etik Jurnalistik. Akibatnya, pada periode ini pers berjalan tanpa kode etik.

b.    Periode Kode Etik Jurnalistik PWI tahap 1

Pada tahun 1946, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibentuk di Solo, tapi ketika organisasi ini lahir pun belum memiliki kode etik. Saat itu baru ada semacam konvensi yang ditungakan dalam satu kalimat, inti kalimat tersebut adalah PWI mengutamakan prinsip kebangsaan. Setahun kemudian, pada 1947, lahirlah Kode Etik PWI yang pertama.

c.    Periode Dualisme Kode Etik Jurnalistik PWI dan Non PWI

Setelah PWI lahir, kemudian muncul berbagai organisasi wartawan lainnya. Walaupun dijadikan sebagai pedoman etik oleh organisasi lain, Kode Etik Jurnalistik PWI hanya berlaku bagi anggota PWI sendiri, padahal organisai wartawan lain juga memerlukan Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan pemikiran itulah Dewan Pers membuat dan mengeluarkan pula Kode Etik Jurnalistik. Waktu itu Dewan Pers membentuk sebuah panitia yang terdiri dari tujuh orang, yaitu Mochtar Lubis, Nurhadi Kartaatmadja, H.G Rorimpandey, Soendoro, Wonohito, L.E Manuhua dan A. Aziz. Setelah selesai, Kode Etik Jurnalistik tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pers masing-masing Boediarjo dan T. Sjahril, dan disahkan pada 30 September 1968. Dengan demikian, waktu itu terjadi dualisme Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik PWI berlaku untuk wartawan yang menjadi anggota PWI, sedangkan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers berlaku untuk non PWI.

d.    Periode Kode Etik Jurnalistik PWI tahap 2

Pada tahun 1969, keluar peraturan pemerintah mengenai wartawan. Menurut pasal 4 Peraturan Menteri Penerangan No.02/Pers/MENPEN/1969 mengenai wartawan, ditegaskan, wartawan Indonesia diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan pemerintah. Namun waktu itu,belum ada organisasi wartawan yang disahkan oleh pemerintah. Baru pada tanggal 20 Mei 1975 pemerintah mengesahkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia. Sebagai konsekuensi dari pengukuhan PWI tersebut, maka secara otomatis Kode Etik Jurnalistik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia adalah milik PWI.

e.    Periode Banyak Kode Etik Jurnalistik

Seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru, dan berganti dengan era Reformasi, paradigma dan tatanan dunia pers pun ikut berubah. Pada tahun 1999, lahir Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang ini membebaskan wartawan dalam memilih organisasinya. Dengan Undang-Undang ini, munculah berbagai organisasi wartawan baru. Akibatnya, dengan berlakunya ketentuan ini maka Kode Etik Jurnalistik pun menjadi banyak. Pada tanggal 6 Agustus 1999, sebanyak 25 organisasi wartawan di Bandung melahirkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), yang disahkan Dewan Pers pada 20 Juni 2000. Kemudian pada 14 Maret 2006, sebanyak 29 organisasi pers membuat Kode Etik Jurnalistik baru, yang disahkan pada 24 Maret 2006.

 

3.    Kode Etik Jurnalistik

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

1)    Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

2)   Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

3)  Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

4)    Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

5)    Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

6)    Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

7)    Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

8)    Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

9)    Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

10) Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

11) Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

 

4.    Fungsi

Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang sangat vital bagi wartawan, bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memiliki sanksi fisik sekalipun, Kode Etik Jurnalistik memiliki kedudukan yang sangat istimewa bagi wartawan. M. Alwi Dahlan sangat menekankan betapa pentingnya Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan. Menurutnya, Kode Etik setidak-tidaknya memiliki lima fungsi. (Siregar, 2005)

a.    Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya;

b.    Melindungi masyarakat dari malapraktik oleh praktisi yang kurang profesional;

c.    Mendorong persaingan sehat antarpraktisi;

d.    Mencegah kecurangan antar rekan profesi;

e.    Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber

 

5.    Asas Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik yang lahir pada 14 Maret 2006, oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ III/2006 tanggal 24 Maret 2006, misalnya, sedikitnya mengandung empat asas. (Sukardi, 2007)

a.    Asas Demokratis

Demokratis berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, selain itu, Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan publik.

Asas demokratis ini juga tercermin dari pasal 11 yang mengharuskan, Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Sebab, dengan adanya hak jawab dan hak koreksi ini, pers tidak boleh menzalimi pihak manapun. Semua pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya, tentu secara proposional.

b.    Asas Profesionalitas

Secara sederhana, pengertian asas ini adalah wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya. Misalnya Pers harus membuat, menyiarkan, dan menghasilkan berita yang akurat dan faktual. Dengan demikian, wartawan indonesia terampil secara teknis, bersikap sesuai norma yang berlaku, dan paham terhadap nilai-nilai filosofi profesinya.

Hal lain yang ditekankan kepada wartawan dan pers dalam asas ini adalah harus menunjukkan identitas kepada narasumber, dilarang melakukan plagiat, tidak mencampurkan fakta dan opini, menguji informasi yang didapat, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record, serta pers harus segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang tidak akurat dengan permohonan maaf.

c.    Asas Moralitas

Sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan. Kode Etik Jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi wartawan. Untuk itu, wartawan yang tidak dilandasi oleh moralitas tinggi, secara langsung sudah melanggar asas Kode Etik Jurnalistik. Hal-hal yang berkaitan dengan asas moralitas antara lain Wartawan tidak menerima suap, Wartawan tidak menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat (Jiwa maupun fisik), tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi SARA dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak, dan segera meminta maaf terhadap pembuatan dan penyiaran berita yang tidak akurat atau keliru.

d.    Asas Supremasi Hukum

Dalam hal ini, wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Untuk itu, wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Dalam memberitakan sesuatu wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tak bersalah.

 

B.   Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)

Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat.

Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas professionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan kode etik. (Nurudin, 2009: 315)

1.    Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

2.    Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikn identitas kepada sumber informasi.

3.    Wartawan Indonesia menghormati atas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.

4.    Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.

5.    Wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi.

6.    Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan.

7.    Wartawan Indonesia segera meralat dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu. Kode etik jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers dimana sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan, sehingga kode etik jurnalistik wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wartawan. Oleh karena itu, wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik yang disepakati oleh Dewan pers. Mematuhi kode etik jurnalistik yang disepakati oleh dewan pers berarti wartawan paham dalam mencari, meliputi dan menyajikan berita tersebut, sehingga kode etik jurnalistik perlu dipahami, dilaksanakan oleh wartawan sebagai pedoman dalam menuliskan berita, agar berita yang disajikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain.

Etika jurnalistik harus berdasarkan standar aturan perilaku dan moral yang mengikat para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaanya. Etika jurnalistik ini tidak hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan jurnalis bersangkutan tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masayarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari jurnalis bersangkutan.

Media beresiko untuk melanggar Contempt of Court Act saat mereka mengomentari cara kerja suatu institusi atau individu, pertimbangan-pertimbangan hakim, mengkritik pengadilan, atau melanggar keputusan pengadilan. Walaupun banyak tulisan, ceramah atau siaran yang secara tidak sengaja melanggar peraturan. Namun, bagian yang dianggap relevan dalam pelanggaran peraturan tersebut menimbulkan resiko yang serius atau buruk sangka terhadap cara kerja hukum. Bagi mereka yang sudah berpengalaman dalam dunia tabloid tidak akan merasakan bahwa kode etik tersebut memiliki banyak pengaruh. Unsur lain dari kode etik tersebut mendesak wartawan untuk berusaha melenyapkan distorasi dan penindasan berita. Memastikan bahwa informasi. Foto-foto yang disampaikan harus hanya dengan cara yang benar, serta tidak memancing kesedian dan kerusuhan kecuali demi kepentingan umum.

 

C.   Pengawasan Kode Etik Jurnalistik

Pengawasan kode etik jurnalistik berkaitan dengan terjadinya kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jurnalistik di lapangan. Untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran di lapangan dalam peliputan maupun penulisan berita, perlu dilakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik jurnalistik. Lembaga pengawasan setiap organisasi wartawan dapat berbeda-beda, namun memiliki tugas yang relative sama. Sebut saja, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang memiliki lembaga bernama Dewan Pers, sedangkan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) memiliki lembaga bernama Majelis Kode Etik. (Yunus, 2010: 115-117)

1.    Dewan Pers

Salah satu fungsi dewan pers adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Dewan pers memiliki tugas, antara lain sebagai berikut.

a.  Memberikan pernyataan penilaian dan rekomendasi dalam hal terjadinya pelanggaran kode etik, penyalahgunaan profesi wartawan dan memelihara kemerdekaan pers.

b.    Membuat kebijakan pers yang bersifat mendidik insan pers dan bersifat nonyuridis.

c.    Memublikasikan kebijakan atau rekomendasi yang dikeluarkan dewan pers melalui media massa.

2.    Majelis Kode Etik

Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas jurnalistik. Majelis kode etik berada dibawah naungan AJI. Tugas-tugas yang diemban majelis kode etik antara lain sebagai berikut:

a.    Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kode etik.

b.    Melakukan pemeriksaan dan penelitian yang berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik oleh anggota AJI.

c.    Mengumpulkan dan meneliti bukti-bukti pelanggaran kode etik.

d.    Memanggil anggota yang melakukan pelanggran.

 

D.   Pelanggaran Terkait Kode Etik di Kalangan Wartawan

Suatu jurnal mengambil contoh praktik suap dalam pelanggaran terkait dengan kode etik dikalangan wartawan ini. Dan nyatanya praktik suap ini masih banyak terjadi di kalangan wartawan yang ada di Indonesia ini. Padahal sudah jelas dalam kode etik jurnalis hal tersebut tidak di perkenankan untuk dilakukan. Bukanlah hal mudah untuk menghilangkan praktik suap di kalangan jurnalis. Hal tersebut membutuhkan waktu yang lama dan keterlibatan berbagai pihak dan aspek. Menerima atau tidak menerima sesuatu dari narasumber memang menjadi pilihan masing-masing individu. Namun rangsangan lain, seperti pengawasan, dan sanksi tegas sangat dibutuhkan.(Pramesti, 2014: 91)

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Nurudin. 2009. Jurnalisme Masa Kini. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pramesti, Olivia Lewi. 2014. Kode Etik Dikalangan Jurnalis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Siregar. R.H. 2005. Setengah Abad Pergulatan Etika Pers. Jakarta: Dewan Kehormatan PWI

Yunus. Syarifudin. 2010. Jurnalistik Terapan, Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan.